Masyarakat Harus Berani Melapor
Tindakan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki untuk memperbaiki sistem
pemerintahanya, masyarakat setempat diberi ruang kebebasan penuh untuk berani
membuat laporan tertulis lengkap dengan data terhadap segala pelayanan
pemerintahan yang belum optimal. Termasuk salah satunya pelayanan kesehatan yang dianggap masih jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Kupang.
 |
| Bupati Kupang |
“Saya harapkan ada masukan dari
masyarakat dari kondisi yang tidak berubah itu, supaya saya tahu staf yang
membantu saya itu kerjanya belum optimal”, pinta Bupati Kupang, agar masyarakat
memberikan datanya akurat agar diketahui, dari
kesalahan dan kelalaian yang dilakukan telah membuat situasi tidak
berubah.
Dia mengatakan, stafnya dalam melakukan koordinasi hanya
sebatas secepatnya menghabiskan anggaran dibandingkan melayani masyarakat. Atas
kondisi itu, terkadang Bupati Kupang harus mengeluarkan peringatan keras pada
bawahannya, seperti yang dicontohkan beberapa program yang telah diinstruksikan
sejak awal menjadi Bupati Kupang hingga kini pelaksanaannya belum maksimal.
“Ini mental yang terjadi dalam diri kita
yang harus dibongkar secara perlahan. Saya butuh saran, kritik dan masukan
masyarakat agar dibenahi”, harap Ayub Titu Eki.
Ia juga menegaskan, seharusnya tidak
ada kalimat bahwa pelayanan belum optimal di tingkat Puskesmas maupun Pustu, karena
semua anggaran yang diberikan tidak pernah kurang dan selalu habis. Seharusnya Dinkes
tidak ada alasan mengalami kekurangan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Bilang alasannya kurang ya..kurang tapi apapun kita harus bekerja sesuai apa
yang kita miliki, kenapa daerah lain
juga kurang seperti kita tapi mereka melaksanakan tugasnya lebih baik”, ungkap
ungkap Bupati Kupang, seraya menyinggung jika dikatakan adanya kelemahan berkoordinasi
dan juga kurangnya fasilitas kesehatan tapi bukan mengurus masyarakat malah pimpinan
dinas dan sejumlah stafnya melakukan tamasya di luar negeri.
“Bila Itu jawabannya, hanya untuk
membela diri, buktinya pernah saya berkunjung di sebuah Pustu ada dua orang
petugas tapi tiap harinya hanya satu orang yang datang mengisi absen untuk berdua”,
timpalnya lagi.
Sebagai kepala daerah, Bupati
Kupang mengakui selalu lemah dalam mengontrol sistem penganggaran tiap dinas teknis,
sehingga dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tiap
dinas, apakah ada dana untuk tindakan preventif. “Bila puskesmas ada dana untuk
tindakan preventif dan habis terpakai dengan bukti tandatangan, tapi tidak
pernah turun kegiatan penyuluhan maka saya akan bongkar mereka namun harus ada
informasi dan bukti yang kuat dengan laporan jelas dari masyarakat”, papar Ayub
Titu Eki.
Atas persoalan ini, TIMORense melakukan
konfirmasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang beberapa kali sejak
(5/12) lalu, hanya pimpinannya dr. Merserasi Ataupah diinformasikan sedang
melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Sekretarisnya Florensia Lulan mengatakan
tidak memiliki kewenangan untuk diwawancarai karena belum mendapat persetujuan
pimpinan. Tapi Lulan sempat mengatakan, dinas kesehatan Kabupaten Kupang tetap
melakukan fungsinya melalui empat bidang yang ada, dengan mengoptimalkan
koordinasi. “Kami akui masih lemah pada koordinasi dan fasilitas sebab wilayahnya
yang luas”, ucapnya.
Hal yang sama terjadi di Puskesmas
Tarus yang pekan lalu (5/12) beberapa kali kepala puskesmasnya ingin ditemui tapi
tidak berada di tempat dengan alasan pimpinannya sedang izin dinas. Namun
bagian tata usahanya juga keberatan memberikan komentar karena tidak mendapat
mandat dari pimpinan Puskesmas. Situasi ini mempertegas bagi mereka yang
bertugas dalam wilayah ibukota kabupaten yang gampang dikontrol saja sering
meninggalkan tugas. Bagaimana dengan Pustu atau Puskesmas yang jauh di pelosok,
tentu disiplin kehadiran pimpinan maupun stafnya patut dipertanyakan. (*)
Dinkes Lamban Berinovasi
Secara geografis wilayah Kabupaten Kupang sangat luas. Jarak tempuh antarkecamatan
dan desa sangat berjauhan. Belum lagi sarana infrastruktur yang minim. Kondisi tersebut
terkadang menjadi jurus kunci dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kupang
untuk mengelak dari tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi
warga desa terpencil. Padahal, situasi yang sama selalu terjadi tiap tahun. Tentunya,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang melalui dinas terkait, sudah memiliki
strategi jitu dengan terus berinovasi menyelesaikan persoalan kesehatan.
 |
| Yos Lede |
Yang sering kita dengar atau jumpai
saat memasuki musim penghujan, selalu muncul berbagai wabah penyakit, mulai
dari flu ringan hingga demam berdarah, diare, muntaber, ISPA (infeksi saluran
pernapasan atas), dan penyakit menular yang menyerang urin manusia akibat
terjangkit dari air kencing tikus yang terbawa banjir dan masuk dalam tubuh penderita
melalui luka, selaput lendir mata maupun hidung atau disebut bakteri
lepstopira.
Sebenarnya berbagai
penyakit yang timbul akibat minim informasi dan kesadaran hidup sehat. Namun.
semua dapat diminimalisir sejak dini. Program
preventif dari
Dinkes Kabupaten Kupang berjalan optimal dengan melibatkan aparatur kecamatan sampai
tingkat desa termasuk masyarakat. “Paling tidak bila ada kejadian luar biasa
ketersediaan obat-obatan cukup dan ketersediaan dana tak terduga. Tapi
seharusnya jauh-jauh hari dilakukan langkah nyata, jangan sudah terjadi baru semuanya
kelabakan”, ungkap anggota DPRD Kabupaten Kupang Yos Lede pada TIMORense.
Padahal, tiap
pertemuan pihak Dewan Kabupaten Kupang selalu mengupayakan agar Dinkes mengoptimalkan
tenaga medisnya yang terbatas dengan segala fasilitasnya, supaya pelayanan
kesehatan pada tingkat puskesmas maupun puskesmas pembantu (Pustu) terutama daerah
terpencil terus beroperasi. Karena diakui, saat ini keterbatasan kucuran
dana APBD juga berdampak pada pengadaan sarana
maupun tenaga medis di lapangan. “Paling kurang ada antisipasi dini, dan
pimpinan dinas terkait harus membuat terobosan dan inovasi dengan melakukan
koordinasi pada Dinkes Provinsi NTT maupun Pusat, agar persoalan tahunan ini dapat
diminimalisir”, pintanya.
Sehingga, menurut Lede, jika
persoalan kesehatan masyarakat tidak pernah teratasi, tentu kinerja Dinkes
Kabupaten Kupang dianggap mengalami kemunduran. Sebab, fakta berbicara selama
ini, jika musibah telah terjadi dan ada korban barulah Pemerintah dan Dinkes beramai-ramai
memberikan bantuan, yang seharusnya dapat diantisipasi atau diminimalisasi sebelum
kejadian.
Ada identifikasi, wabah penyakit paling
banyak terjadi pada musim penghujan, yakni malaria dan muntaber. Sebab, banyak warga
terutama di daerah pelosok, belum paham cara mengantisipasi dan melakukan
pertolongan pertama jika ada yang warganya terjangkit. Diperparah lagi,
kurangnya sosialisasi serta penyuluhan kesehatan dengan alasan yang beragam. “Kita
bukan berbicara pos anggaran besar atau kecil, tapi diharapkan penyuluhan harus
terus dilakukan dinas sampai masyarakat melaksanakannya, minimal untuk
mengantisipasi awal harus ada”, saran dari kader Partai Gerindra ini.
Apa lagi dari fungsi pengawasan, dewan
terus berupaya agar Dinkes Kabupaten Kupang melakukan lobi kerjasama dengan
berbagai pihak untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kupang.
Sebab, dalam pembahasan anggaran, kendala dana terbatas, telah menjadi nyanyian
wajib dari Dinkes. Sebab, anggaran yang disediakan belum dapat mengimbangi
pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kupang, yang seharusnya kendala tersebut
bukan persoalan karena situasi ini telah dialami setiap tahun dan pastinya
sudah harus ada solusinya.
“Untuk bicara dana, tentu telah diperhitungkan semuanya
dan kami mengakomodir sesuai permintaan. Kita tidak pernah potong permintaan yang
diajukan, karena itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dana
monitoring yang disetujui untuk menunjang pemantauan pelayanan kesehatan”,
tandas anggota Komisi C tersebut, dan mengatakan
pemangkasan dana hanya dilakukan untuk biaya perjalanan dinas yang dianggap lebih
besar dari dana pelayanan kesehatan.
Optimalkan Pelayanan dengan
Keterbatasan
 |
| Abdul Kadir |
Kondisi berbeda saat kepala Puskesmas
Oesao, Abdul Kadir yang ditemui di ruang kerjanya pekan lalu. Dia mengungkapkan, pihaknya selalu mengoptimalkan
pelayanan dengan dibantu 11 Pustu yang saat ini tersebar pada delapan desa dan lima
kelurahan, yang tiap Pustu-nya bertugas satu atau dua orang bidan. Karena
keterbatasan personil, para bidan Pustu telah dibekali keahlian dapat merangkap
fungsinya sebagai sanitarian, bidan, perawat, tenaga gizi maupun sebagai dokter
yang nantinya dibantu para kader setempat. “Bila dalam pelayanan mengalami kesulitan, bidan
tersebut dapat langsung konsultasi ke Puskesmas untuk dibantu”, jelas Kadir.
Dirinya juga mengakui, tiap tahun
dalam memasuki musim hujan antara bulan Desember hingga Maret selalu ada
peningkatan pasien yang menderita diare, ISPA dan penyakit kulit lainnya.
Tetapi, tidak menjadi wabah penyakit seperti diungkapkan Kadir, yang pernah
terjadi tiga tahun silam tepatnya 2010 lalu. Saat itu, sejumlah desa di Oesao
terendam luapan banjir akibat hujan. Sehingga, banyak warga yang mengungsi dan
mengalami berbagai penyakit.
Karena itulah, pihak Puskesmas
Oesao sebelum masuk musim hujan selalu mengadakan sosialisasi pencegahan dengan
memanfaatkan kegiatan Posyandu tiap bulannya. Ada juga pembagian karporit untuk
sumber air minum masyarakat setiap tiga bulannya dan obat bubuk abate pada
penampungan air. Hal yang selalu diantisipasi pihak Puskesmas Oesao adalah
ketersediaan karporit untuk setiap sumur milik warga yang nanti wilayahnya
terendam banjir.
“Kami selalu sarankan agar bidan
harus tinggal di tempat tugas, sebagai cara untuk menurunkan angka kematian ibu
dan anak saat melahirkan. Jadi, tugas harus ada tanggungjawab”, ucap Kadir.
Sebagai langkah antisipasi banyaknya
kasus ibu dan bayi tidak tertolong saat melahirkan karena bidan tidak berada di
tempat, pihak Puskesmas Oesao yakin persoalan itu dapat diatasi dengan ketersediaan
obat-obatan. Ditambah pula tersedianya pelayanan rawat inap dengan fasilitas 24
tempat tidur terutama bagi pasien yang harus dirawat inap. Sebab, Puskesmas
Oesao juga telah memiliki dokter umum sebanyak tiga orang, 12
orang perawat dan bidan 24 orang.
Untuk pelayanan di
Pustu, menurut Kadir, saat ini fasilitas pendukung pelayanan pada
pustu-pustu masih banyak yang belum lengkap, seperti ketersediaan listrik, air
bersih dan juga kursi maupun meja.
Untuk memenuhi permintaan Pustu, menurut dia,
butuh waktu lima hingga enam tahun ke depan. Sebab, usulannya harus melalui Musrenbangdes.
Tapi dirinya yakin pelayanan untuk penanganan pertama bagi pasien akibat luka
sayatan dapat dilakukan di pustu. “Bila ada yang darurat dan tidak bisa
ditangani puskesmas biasanya pasien langsung dirujuk ke RSU W.Z. Yohanis Kupang
karena untuk RSU Naibonat juga peralatan medisnya masih terbatas, Hal ini juga yang
diinginkan kebanyakan keluarga pasien”, pungkas Kadir. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar